Filosofi pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk arah dan tujuan sistem belajar suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang peran negara versus pasar dalam pendidikan seringkali merefleksikan gagasan-gagasan besar dari pemikir Barat seperti John Stuart Mill dan Friedrich von Hayek. Artikel ini akan menguak gagasan Mill dan Hayek terkait pendidikan dan mencoba menempatkannya dalam bingkai konteks pembangunan pendidikan di Indonesia.
John Stuart Mill, seorang filsuf liberal klasik, sangat percaya pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk melindungi demokrasi dan mendorong kemajuan masyarakat. Bagi Mill, pendidikan bukanlah komoditas pasar, melainkan hak dasar yang harus disediakan oleh negara, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang merata akan menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, sehingga mencegah tirani mayoritas. Gagasan ini sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Pada Simposium Pendidikan Nasional yang diadakan di Jakarta pada tanggal 10 April 2024, seorang pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Retno Wulandari, menyoroti bahwa “Visi Mill tentang pendidikan adalah fondasi bagi negara kesejahteraan, di mana peran negara adalah memastikan setiap warganya berdaya.”
Di sisi lain, Friedrich von Hayek, seorang pemikir liberal konservatif, cenderung memandang negara dengan skeptisisme. Ia menganjurkan intervensi negara yang minimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dan lebih mempercayai mekanisme pasar untuk alokasi sumber daya. Menurut Hayek, campur tangan negara yang berlebihan dapat menghambat kebebasan individu dan inovasi. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk privatisasi atau setidaknya mengurangi peran sentral negara. Perdebatan ini telah lama mewarnai kebijakan filosofi pendidikan di Indonesia, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi dan globalisasi.
Dalam praktiknya, Indonesia mencoba menyeimbangkan kedua pandangan ini. Sebagai negara berkembang dengan populasi besar, peran negara sangat esensial dalam menyediakan akses filosofi pendidikan yang luas dan merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, pada saat yang sama, inovasi dan partisipasi swasta juga didorong untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Misalnya, pada tanggal 15 Maret 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program kemitraan dengan sektor swasta untuk pengembangan kurikulum berbasis industri di SMK. Memahami kedua filosofi pendidikan ini dapat membantu kita merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan dan membangun sistem pendidikan yang lebih kuat dan berdaya saing di masa depan.